Optimasi pelibatan publik akan berbuah baik selama ada kebebasan dalam berkreasi dan bertindak. Di sini pentingnya apa yang disampaikan Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri menekankan pentingnya demokrasi yang didasari oleh kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Dr. Lucia Rizka Andalucia dan Dr. Agnes Irwanti, Dewan Pengawas LPP TVRI sama-sama menyoroti pentingnya semangat pelayanan dalam birokrasi yang membawa buah-buah kerja positif yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Sikap kritis juga perlu dirawat secara persisten dan konstruktif, selain berani menghadapi tantangan, bekerja keras. Dan, terus-menerus memotivasi dan memampukan diri dalam peran, karya dan tanggung jawab.
Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI Kikin P. Tarigan menyoroti pentingnya perhatian terhadap kaum disabilitas dalam karya pelayanan publik. Dunia disabilitas masih sangat kurang disentuh di tanah air Indonesia. Dan, Kikin menyerukan agar hirarki Gereja maupun pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terutama bagi kaum difabel di daerah-daerah terpencil – seperti di Morotai, Maluku.
Tim Sinergi Bidang Prioritas 4 (TSBP4) Keuskupan Agung Jakarta terdiri dari empat elemen. Komisi Hubungan Antar-Agama dan Kepercayaan, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, Pusat Pastoral Samadi, dan Komisi Keadilan Perdamaian. Berperan sebagai sebagai fasilitator yang menjembatani semua rasul awam di wilayah di Keuskupan Agung Jakarta untuk menegakkan nilai-nilai terbaik dalam pelayanan publik.Di akhir diskusi, terbentuk Tim Koordinasi Awal. Dipimpin Yustinus Prastowo, tim ini akan meneruskan dan mengamplifikasi hasil pertemuan TSBP4 melalui kelompok-kelompok kerja yang langsung menjangkau prioritas kepentingan publik di Keuskupan Agung Jakarta. Dan, dapat dikolaborasikan kelak dengan karya-karya serupa di berbagai wilayah tanah air. (*/den)
