“Apalagi dalam resesi global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis, ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas,” paparnya.
Airlangga mengakui, pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi RUU tersebut, sehingga menimbulkan banyak respon dari berbagai kalangan. Namun pihaknya tetap mendengar dan berusaha mengakomodasi semua masukan dari parlemen, baik dari DPR RI maupun dari DPD RI.
“Saya terima semua kesimpulan pendapat bapak ibu pimpinan Komite I hingga IV siang ini. Tentu pemerintah memperhatikan dan mengakomodasi,” paparnya.
Rapat kerja gabungan Alat Kelengkapan DPD RI dengan Menko Perekonomian yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut diakhiri dengan penyerahan kesimpulan pendapat dari masing-masing Komite di DPD kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Rapat gabungan alat kelengkapan DPD dengan Menko Airlangga dipimpin langsung Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, serta dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Fachrul Razi (Wakil Ketua Komite I), Yorris Raweyai (Ketua Komite II), Hasan Basri (Wakil Ketua Komite II), Bambang Sutrisno (Ketua Komite III), Elviana (Ketua Komite IV), Asyera Respati Wundalero (Wakil Ketua PPUU) dan Eni Sumarni (Wakil Ketua PPUU). (*/den)
