WAINGAPU kabarntt.id—Fraksi Partai Golkar DPRD Sumba Timur menyoroti persoalan angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur. Fraksi ini berharap pemerintah memberikan informasi yang benar soal kemiskinan di Sumba Timur.
Sorotan Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur ini disampaikan dalam pemandangan umum fraksi saat sidang paripurna di DPRD setempat, Senin (20/7/2020).
Sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumba Timur terhadap nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, LKPj akhir Tahun Anggaran 2019 dan penjelasan awal Bupati Sumba Timur atas Ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda No 10/2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Sidang ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumba Timur, Umbu Kahumbu Nggiku, didampingi Wakil Ketua, Yonathan Hani. Hadir Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora,M.Si, Sekda Sumti, Domu Warandoy,S.H, M.Si, para asisten dan sejumlah pimpinan OPD.
Ir. Jonathan Behar selaku pembaca atau pelapor pemandangan umum Fraksi Golkar menyampaikan pada 8 Mei 2020 lalu Presiden RI, Joko Widodo menandatangani Perpres No 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Ada 62 daerah tertinggal di Indonesia, dan 13 daerah ada di Provinsi NTT termasuk Kabupaten Sumba Timur.
Menurut Jonathan, sesuai kondisi itu banyak kalangan mempertanyakan mengapa Sumba Timur masuk daerah tertinggal, termasuk media. “Pertanyaan ini direspon oleh bupati bahwa keadaan itu terjadi karena ada perubahan kriteria atau indikator dengan merujuk angka persentase kemiskinan di Sumba Timur 28 atau 30,13 persen,” kata Jonathan.
