Jonathan mengatakan, Pemerintah Sumba Timur juga tidak pernah meralat berita tersebut atau menggunakan hak jawab sehingga menimbulkan pertanyaan baru, bahwa tertinggalnya Sumba Timur karena kemiskinan yang tinggi.
“Bagi fraksi, mungkin kriteria atau indikator yang dimaksud Pak Bupati adalah 14 indikator untuk seorang dikategorikan miskin. Hal ini kayaknya tidak nyambung antara penjelasan Pak Bupati dengan penetapan daerah tertinggal yang ditetapkan oleh Presiden RI,” katanya.
Padahal, lanjutnya, menurut Fraksi Golkar, sesungguhnya angka kemiskinan seperti yang dikemukakan oleh pemerintah ketika menjawab pertanyaan media hanya imbas dari kebijakan pembangunan yang belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, SDM, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.
“Karena itu, Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah dapat memberikan jawaban yang benar, mengapa Sumba Timur masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal,” ujarnya.
Jonathan juga menyampaikan bahwa sesuai Perpres No 63/2020 dijelaskan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. (np)
