KABARNTT.ID—-Tampak segar. Wajahnya bercahaya. Dengan langkah ringan didampingi beberapa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kab. Malaka dari fraksi Gerindra, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si disambut hangat puluhan warga, di Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Jumat, (13/6/25).
Sebelum masuk ke kemah kegiatan Reses DPR RI, Ia disapa sejumlah awak media. Esthon tersenyum sambil memecah keheningan dengan melontar sepotong pertanyaan, “mau wawancara ka?” Ia lalu dihantar masuk ke dalam kemah aspirasi.
Kedatangan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013 tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat Malaka. Esthon mengakui, tentu ada banyak kendala dan kebutuhan yang dialami masyarakat Malaka karena kabupaten baru.
Komisi II DPR RI bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Bapilu dan Panwaslu. Semua urusan kepala daerah; tugas, fungsi dan wewenang berurusan dengan komisi II.
“Jumlah anggota Komisi II DPR RI kurang lebih 50 orang, hampir semuanya mantan kepala daerah, sehingga omong soal urusan kepala daerah lancar,” sebut Esthon.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Esthon memantik nalar masyarakat agar bisa mengurai benang kusut dalam narasi kebutuhan yang harus diselesaikan di Senayan.
“Saya kebetulan anak seorang adat, jadi kalau omong tentang pertanahan, tentang hak dan kewenangan sepertinya tidak sulit,” ungkap birokrat senior itu disambut tepuk tangan warga.
Pada kegiatan Reses DPR RI tersebut, Ia memberikan pandangan terkait sisi geopolitik. Kabupaten Malaka menjadi salah satu Kabupaten yang sangat strategis karena letaknya berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste – yang pernah menjadi bagian dari NKRI.
