Menyandang status kabupaten perbatasan, kepemilikan tanah harus jelas. “Saya sedih dengar warga yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun tinggal di tanah yang hak kepemilikannya belum jelas, belum ada sertifikat sampai saat ini,” ucap Esthon sambil kemudian Ia memilih diam beberapa detik.
Politisi senior NTT ini bertekad akan memperjuangkan hak-hak, kebutuhan mendasar, dan persoalan warga di Senayan, terutama urusan yang bermitra dengan Komisi II DPR RI.
Rakyat memiliki hak otonom, punya otoritas dan hak legitimasi terkait hak-hak atas tanah. “Secara teritorial batasnya jelas. Tetapi secara fakta sosial, rakyat bingung dengan status tanah,” kata Esthon di hadapan puluhan warga.
Esthon membeberkan fakta di lapangan, ada rakyat yang masih tinggal serumah dengan status tiga hingga empat kepala keluarga karena masalah kepemilikan tanah.
Pihaknya sudah meminta dan berkomunikasi dengan Presiden Prabowo agar anak-anak di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat.
Di akhir lembaran Reses, Esthon berdiskusi ringan dengan sejumlah awak media. Ia mengaku, sebagai seorang pemimpin, ada tips agar bawahan atau pegawai merasa nyaman. Apa itu? “Jangan sekikir,” jawab anggota DPR RI itu singkat dibarengi ledakan tertawa semua wartawan. (ose)
