KABARNTT.ID—Saat ini Indonesia berada di peringkat tiga negara paling berisiko dari perubahan iklim, setelah India dan Nigeria. Menghadapi kondisi itu, Aliansi Voices for Just Climate Action (VCA memanggil para pemangku kebijakan, pemimpin komunitas, dan pelaku perubahan dari berbagai daerah untuk menggelar dialog publik guna merumuskan langkah nyata.
Dialog publik bertajuk “Suara untuk Aksi Iklim yang Berkeadilan” ini diselenggarakan, Kamis, 26 Juni 2025 lalu di Artotel Thamrin, Jakarta.
Sebagaimana disorot dalam laporan The Asian Development Bank (ADB) dan jurnal Nature Sustainability (2023), perubahan iklim sekarang sudah semakin tidak kondusif. Ancaman banjir, kekeringan panjang, kenaikan air laut, dan kebakaran hutan yang kian intens dapat membuat biaya kerusakan terkait iklim di negara berkembang melonjak dari US$116–435 miliar (2020) hingga US$1–1,8 triliun pertengahan abad ini.
Ironisnya, dari total US$10 pendanaan iklim global, hanya US$1 yang mengalir ke tingkat lokal. Hal ini membuat kebutuhan akan mobilisasi pendanaan yang adil bagi daerah dan kelompok rentan kian mendesak.
Pertemuan bertajuk “Suara untuk Aksi Iklim yang Berkeadilan” yang diselenggarakan oleh aliansi Voices for Just Climate Action (VCA) itu mempertemukan berbagai pihak guna menjembatani kesenjangan dalam mobilisasi dan implementasi pendanaan iklim bagi kelompok yang paling terdampak.
Acara ini menghadirkan para pembicara dari berbagai daerah dan latar belakang, mulai dari perwakilan komunitas Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, hingga perwakilan Federasi Perempuan dan koalisi-koalisi di bawah naungan VCA Indonesia seperti Koalisi Kelompok Orang Muda Untuk Perubahaan Iklim (Koalisi KOPI), Koalisi ADAPTASI, Koalisi Pangan Baik, Koalisi Sipil, serta Konsorsium C4Ledger, aliansi pengelola pengetahuan yang dikoordinasikan oleh KONSEPSI NTB.
