Oleh : Yohanes Sulistyo Krisna Binsasi, S. Fil
Salah satu tugas utama negara (pemerintah) adalah menjamin kesejahteraan seluruh warganya. John Rawls, seorang filsuf politik terkemuka, dalam bukunya A Theory of Justice (1971) menegaskan bahwa tujuan fundamental negara bukan sekadar “menjaga ketertiban atau menjadi wasit netral dalam kompetisi pasar, melainkan menciptakan keadilan sosial”.
Menurut Rawls, negara harus aktif memastikan bahwa struktur sosial dan ekonomi memberi manfaat nyata bagi semua warga, terutama mereka yang berada dalam posisi paling kurang beruntung. Prinsip ini dikenal sebagai “difference principle”, yakni bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut justru memperbaiki kondisi kelompok yang paling lemah.
Dalam kerangka pemikiran Rawls, kesejahteraan masyarakat bukanlah hasil kebetulan dari mekanisme pasar bebas semata, melainkan tanggung jawab moral negara melalui kebijakan afirmatif, pengaturan distribusi sumber daya, serta pembukaan akses ekonomi yang adil.
Pemikiran tersebut menjadi semakin relevan ketika ditempatkan dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah daerah yang berada dalam situasi ekonomi yang unik. Di satu sisi, NTT kaya akan potensi alam, budaya, dan kreativitas masyarakatnya; namun di sisi lain masih dihadapkan pada tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada produk luar daerah, serta tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM lokal memiliki kemampuan produksi yang baik, tetapi kesulitan menembus pasar yang lebih luas. Dalam situasi inilah, peran negara sebagaimana dimaknai oleh Rawls menjadi krusial, yakni menghadirkan kebijakan yang mampu membuka akses pasar, memperkuat ekonomi rakyat, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercatat dalam angka, tetapi benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat bawah.
