Oleh Daniel Tonu
Inflasi bukan sekadar istilah teknokratis dalam laporan ekonomi. Inflasi adalah realitas yang langsung menyentuh ruang paling dasar kehidupan masyarakat: dapur keluarga, harga beras, minyak goreng, telur, cabai, ikan, ongkos transportasi, biaya sekolah anak, hingga kemampuan rumah tangga menjaga daya beli. Karena itu, keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi tidak boleh dilihat semata-mata sebagai prestasi statistik, melainkan sebagai keberhasilan tata kelola publik dalam melindungi masyarakat dari tekanan harga.
Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, pengendalian inflasi memiliki tingkat kesulitan yang khas. NTT adalah provinsi kepulauan dengan bentang geografis yang luas, struktur distribusi yang kompleks, ketergantungan antardaerah, kerentanan cuaca, serta biaya logistik yang relatif tinggi. Harga barang di pasar tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh kelancaran transportasi laut dan udara, ketersediaan stok, keterhubungan antarwilayah, dan efektivitas pengawasan distribusi. Karena itu, ketika inflasi NTT dapat dijaga dalam koridor yang terkendali, capaian tersebut patut dibaca sebagai hasil kerja pemerintahan yang serius, terukur, dan kolaboratif.
Pengakuan atas kerja tersebut semakin memperoleh legitimasi nasional ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih penghargaan dalam kegiatan “Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa malam, 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Provinsi NTT memperoleh penghargaan kategori Pengendalian Inflasi tingkat provinsi untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Tidak hanya menerima penghargaan, Pemerintah Provinsi NTT juga memperoleh dana insentif sebesar Rp 3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri.
