“Dari Nota Keuangan tergambar bahwa target pendapatan daerah TA 2023 sebesar Rp 5.239.939.727.326, naik 3,47% dari target APBD-P TA 2022 sebesar Rp 5.063.892.995.891 dan target belanja daerah direncanakan sebesar Rp 5.011.178.102.130 atau turun 10,44 % dari target APBD-P TA 2022 sebesar Rp 5.595.612.615.524. Dengan demikian maka terjadi surplus anggaran sebesar Rp 228,76 miliar lebih yang perlu dikelola dengan baik,” beber Fraksi Golkar dalam.pemandangan umum fraksi.
Dari sisi pembiayaan daerah, demikian Fraksi Golkar, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 4.159.731.999, dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 232.921.357.195. “Diharapkan dengan kebijakan ini sudah memperhitungkan kemampuan daerah untuk dapat mengatasi permasalahan alokasi pembayaran kembali bunga pinjaman di tengah penanganan dampak Covid-19 dan pengaruh resesi ekonomi nasional dan global,” sebut Maksi.
Menurut Fraksi Golkar, dari gambaran pada pengantar nota keuangan maupun dalam nota keuangan atas RAPBD TA 2023, terlihat kapasitas fiskal NTT masih lemah dan ketergantungan pada dana transfer pusat masih sangat besar.
“Karena itu, Fraksi Partai Golkar terus meminta agar pemanfaatan asset-aset daerah dalam kerja sama operasional dengan pihak ketiga digiatkan dan pengelolaan empat BUMD agar lebih profesional,” saran FPG. (np)
