“Jika kapasitas fiskal rendah maka perlu menjemput bola, berinovasi, dan mempermudah perizinan daerah sehingga sektor swasta juga bisa masuk ke daerah. Kita ketahui bersama kondisi fiskal NTT, namun sudah ada sedikit diskresi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyampaikan kebijakan seluruh PPPK paruh waktu di daerah direncanakan beralih status menjadi PPPK penuh waktu, dengan pembiayaan yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Permasalahan besar adalah PPPK Paruh Waktu yang akan dibiayai penuh oleh pemerintah pusat. Ini adalah diskresi besar dari Presiden RI,” katanya.
Dalam amanatnya, Ribka juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga pengendalian inflasi serta penanganan bencana gempa di Pulau Flores.
Gerakan Penghijauan
Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan aksi penanaman pohon di kawasan taman Kantor Gubernur NTT. Penanaman tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendorong gerakan penghijauan di seluruh wilayah NTT.
“Penghijauan ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Asri. Diharapkan segenap masyarakat NTT secara masif melakukan penanaman pohon, dimulai dari pekarangan rumah masing-masing, sehingga ke depan kita dapat merasakan manfaat langsung dari apa yang kita tanam hari ini,” ujar Ribka.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja dan arahan yang diberikan Wamendagri kepada jajaran pemerintah daerah dan ASN di NTT.
