SOE kabarntt.id—Masyarakat dihimbau untuk segera mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan saat masih sehat. Alasannya, jika tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, maka biaya pengobatan sangat besar dan jika sakit baru diurus Kartu BPJS-nya maka proses administrasi membutuhkan waktu yang sangat lama.
Himbauan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat melakukan Sosialisasi Program JKN bersama BPJS Kesehatan Cabang Atambua di Gereja GMIT Maranatha Oenoah, Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Sabtu (29/4/2023).
Melki Laka Lena didampingi Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Atambua, dr. Sarwika Meuseke.
“Jangan tunggu sakit baru menjadi peserta BPJS kesehatan, karena proses administrasinya sangat lama. Untuk pendaftaran butuh waktu 14 hari. Untuk itu ikut dari sekarang, sebagian besar bayar sendiri dari kelas 1 itu Rp 150.000, kelas 2 Rp 100. 000, dan kelas 3 Rp 35.000. Kalau dibayar pemerintah cuma di kelas 3. Kalau bisa dibayar sendiri silahkan, kalau tidak bisa maka pemerintah akan bayar karena untuk menjaga kesehatan kita butuh biaya dan jaminan yang besar,” ajak politisi Golkar ini.
Bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan, Melki meminta agar segera dilapor ke RT/RW, kepala desa, dan kelurahan untuk di daftarkan ke Dinas Sosial lalu dikirimkan ke pemerintah pusat sehingga bisa memperoleh BPJS Kesehatan segmen kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Jadi untuk nama-nama yang belum masuk untuk dapat bantuan BPJS bisa masukkan data di RT/RW, kepala desa dan kelurahan lalu dikirimkan ke Dinas Sosial. Data tersebut dikirimkan Dinas Sosial ke Kementerian Kesehatan dan ketika Kemenkes menerima data dan menyetujui baru dibuat BPJS baru,” ajaknya.
Melki juga mengatakan saat ini untuk mengurus pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus telah mempunyai Kartu Peserta BPJS Kesehatan.
“Sekarang ini kalau bapak ibu mau jual tanah akan dicek juga apakah bapak mama sudah masuk dalam peserta BPJS Kesehatan. Kalau belum akan diarahkan untuk mendaftar dulu. Demikian juga untuk anak sekolah diminta untuk menjadi peserta BPJS kesehatan agar kalau sakit jangan pikul beban sendiri dan mumpung pemerintah punya program BPJS kesehatan gratis Tentunya di lapangan pasti ada kendala tetapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak mendaftar BPJS kesehatan, ” tegasnya.
Melki juga menghimbau masyarakat untuk mengecek kesehatan secara rutin di rumah sakit maupun puskesmas karena biayanya gratis.
“Kita kalau sudah sakit dan berobat di puskesmas atau rumah sakit berarti kita juga punya hak untuk memeriksa kesehatan seperti tensi darah, cek gula darah dan ini dilakukan secara rutin perbulan karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka rutinlah untuk mengecek kesehatan karena itu dijamin BPJS kesehatan,” ungkap Melki.
Meski mengapresiasi BPJS Kesehatan yang terus melakukan inovasi untuk memudahkan pengguna BPJS.
“BPJS Kesehatan itu ternyata mereka terus buat perubahan, membuat berbagai inovasi, berbagai perubahan, berbagai upaya, terobosan- terobosan agar kita itu dimudahkan, baik jadi anggota maupun ketika kita lagi sakit atau mengecek kesehatan kita, ” sebut Melki.
Dalam kesempatan ini Melki mengakui sebagai wakil rakyat di Senayan, paling banyak program yang diperjuangkan di Jakarta adalah untuk kepentingan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
“Yakinlah kami terus membantu TTS dalam berbagai kapasitas kami. Di antara seluruh kabupaten di dapil saya ada 12 kabupaten, yang paling banyak saya bantu, yang saya perjuangan lewat program di Jakarta adalah Kabupaten TTS. Rumah Sakit Kualin sudah di bangun. Sebentar lagi akan diresmikan dan dipakai. Kemudian juga banyak puskesmas akan kita peroleh tahun ini, kita perbaiki juga pustu. Nanti kita akan bangun cukup banyak puskesmas dan pustu di seluruh TTS ini. Total anggaran sekitar Rp 100 miliar yang sudah kami bantu dari Jakarta ke sini, khusus untuk Kabupaten TTS. Kemudian nanti kita juga akan bantu semua posyandu akan ada alat antropometri,” tutup Melki.
Untuk diketahui, melalui perjuangan Melki sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan di tahun 2023 ini mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa 5 unit Puskesmas Prototipe dan 109 unit Puskesmas Pembantu (Pustu). (go)
