Kedua, tantangan relevansi kurikulum dan beban guru. Sekolah dewasa ini dituntut untuk menerapkan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam (deep learning), Profil Pelajar Pancasila, dan pengembangan karakter, bukan sekadar hafalan. Guru diminta untuk menjadi fasilitator yang kreatif, membuat proyek P5, dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
Di sini, dalam konteks ini muncul potensi paradoks. Di satu sisi guru diminta untuk membebaskan siswa dari drilling soal, di sisi lain muncul TKA yang pada akhirnya tetap menguji kemampuan akademik yang sering kali persiapannya membutuhkan latihan soal. Jika sosialisasi TKA tidak tepat, bukan tidak mungkin sekolah akan kembali ke budaya lama: kejar tayang materi, bimbel intensif TKA, dan mengorbankan waktu untuk pengembangan karakter dan kreativitas. Guru akan kembali terjebak dalam beban administratif ganda: harus menyelesaikan modul ajar Merdeka, sekaligus memastikan siswanya siap TKA. Tanpa pelatihan dan dukungan yang memadai, guru akann menjadi pihak yang paling tertekan.
Ketiga, tantangan kesehatan mental siswa.
Generasi siswa hari ini adalah generasi yang tingkat kecemasan dan stresnya paling tinggi. Tekanan media sosial, ekspektasi orang tua, dan ketidakpastian masa depan membuat isu kesehatan mental di sekolah menjadi darurat. Kita baru saja berhasil menurunkan beban psikologis siswa dengan menghapus UN sebagai penentu kelulusan.
Jangan sampai TKA, meskipun secara regulasi bukan penentu kelulusan, secara sosial dan psikologis kembali menjadi momok baru. Labelisasi “siswa dengan TKA rendah” dapat melukai kepercayaan diri. Jika nilai TKA kemudian menjadi bahan perbandingan antar sekolah, antar kelas, bahkan antar siswa di media sosial, maka tujuan mulia pemetaan justru berubah menjadi ajang kompetisi yang tidak sehat. Sekolah harus siap menjadi benteng, bukan justru menjadi sumber tekanan.
