Menurut Kostanji, para petani juga bergumul dengan kondisi Bendung Naeheli (Leter T) yang belum diperbaiki sampai saat ini. Bendung tersebut jebol sejak 2022 lalu, sehingga lahan sekitar 300 hektar tidak bisa dimanfaatkan.
“Sekarang sudah masuk tahun ketiga Bendung Naeheli rusak. Kami juga pertanyakan statusnya. Bendung itu kepunyaan kabupaten, provinsi atau pusat dalam hal ini Balai Sungai?” tanyanya.
Para petani Oesao, lanjut Konstanji, juga membutuhkan bantuan sumur bor sehingga kebutuhan air pada musim tanam kedua (Juni-Desember) bisa terpenuhi dengan baik.
“Lahan sawah para petani di sini luasnya mencapai 4.000 hektar. Pada musim tanam kedua, hanya lima persen lahan sawah yang dikelola untuk tanam karena kesulitan air,” terangnya.
“Petani juga butuh intervensi modal untuk pengadaan pupuk, bibit dan lain-lain. Juga jangan lupa infrastruktur jalan di sini yang masih rusak,” pungkas Kostanji.
Merespon keluhan para petani, Johni Asadoma mengatakan, untuk membangun NTT termasuk di sektor pertanian, tentu butuh anggaran yang tidak sedikit.
“APBD kita selama ini hanya 5 triliun lebih, dan itu belum cukup untuk bangun jalan, dan lain-lain. Termasuk untuk membiayai sektor pertanian,” katanya.
Menurut mantan Kapolda NTT itu, untuk mendapat anggaran yang besar, perlu ada konektivitas antara daerah dengan pusat. Juga perlu sosok pemimpin daerah yang punya jejaring bagus dengan pemerintah pusat.
“Beta dari Partai Gerindra yang diketuai Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Sementara Pak Melki dari Golkar. Sebagai anggota DPR RI, beliau punya jaringan yang luas. Sudah tentu anggaran besar akan mengalir ke sini,” kata Johni.
