Secara umum, peningkatan harga terjadi terutama saat periode Ramadhan, juga sebelum dan setelah Lebaran. Pada waktu-waktu tersebut menjadi momen penting pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan di masyarakat.
Hal tersebut memerlukan keterlibatan proaktif seluruh stakeholder dalam hal stabilisasi tata niaga dari hulu ke hilir dalam mengamankan komoditas pangan.
Selain itu, ditambahkan Fahrensy, sinergitas TPID dengan berbagai stakeholder terkait kesiapan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam upaya stabilisasi harga, pengelolaan permintaan, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan yang sejalan dengan program 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).
“Untuk itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang solid di antara kita semua demi efektivitas berbagai upaya yang dilakukan,” ungkapnya.
Fahrensy juga memandang perlu adanya penguatan kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Indonesia Perwakilan NTT serta stakeholder dengan pemerintah daerah lain di Indonesia untuk melihat kebutuhan dan lonjakan permintaan di daerah kita yang mengakibatkan kenaikan harga.
“Tahun lalu kita sudah melakukan kerja sama dengan beberapa daerah di Bali dan Jawa Timur. Dan saya harap koordinasi tersebut dapat terus dilanjutkan dengan daerah lain untuk membantu pasokan-pasokan kebutuhan pokok dalam menekan laju inflasi di Kota Kupang,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati, menyampaikan program utama tanggap inflasi Kota Kupang oleh Bank Indonesia melalui sejumlah upaya konkrit pengendalian inflasi pangan. Di antaranya pelaksanaan operasi pasar murah di Kota Kupang di 6 kecamatan mulai tanggal 20 Maret 2024, sidak pasar dan distributor yang telah dilakukan bersama Penjabat Wali Kota Kupang pada tanggal 19 Maret 2024, kerja sama Kota Kupang dengan daerah produsen untuk ketahanan pangan, penanaman anakan pohon pada 27 Februari 2024, penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT), operasionalisasi Perumda Pasar Kota Kupang dalam rangka pengendalian pangan serta dukungan transportasi dari APBD.
