Dia berharap dengan memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak Covid-19, yang mengalami putus hubungan kerja (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan, program ini dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Program ini, kata Walikota Kupang, juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Covid-19, serta terpeliharanya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program kotaku, maupun program IBM lain melalui swakelola masyarakat.
Pemerintah Kota Kupang menyambut baik program ini dan siap memberikan dukungan. Secara khusus Lurah Tode Kisar sebagai penanggung jawab wilayah tempat program ini terlaksana diminta untuk memberikan dukungan penuh.
“Lurah harus bisa memfasilitasi warganya dan jika ada kendala segera lakukan koordinasi baik ke camat maupun jenjang yang lebih tinggi agar program ini bisa berjalan lancar dan masyarakat tidak dirugikan,” tegas Walikota Kupang.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Herman Tobo, ST, M.Si, pada kesempatan yang sama memaparkan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Sebaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021.
Untuk Provinsi NTT, kegiatan BPM CFW dialokasikan pada 45 kelurahan yang tersebar di 6 kota/kabupaten (Kota Kupang, Kabupaten TTS, Sumba Barat, Manggarai, Sikka dan Ngada) dengan dana per kelurahan Rp 300 juta. Sedangkan kegiatan BPM reguler dialokasikan di 2 kelurahan pada Kota Kupang dan Kabupaten Sikka dengan dana Rp 1 miliar/ kelurahan, sehingga total dana IBM KotaKu tahun 2021 di 47 lokasi Provinsi NTT sebesar Rp 15,5 milyar.
