Kejari TTU Geledah Tiga Kios dan Kantor Dinas Pertanian

IMG 20261118 215836 1

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kajari TTU menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-471/N.3.12/Fd.1/07/2026 tertanggal 14 Juli 2026.

Selama tahap penyelidikan, tim jaksa penyelidik telah meminta keterangan dari 57 orang serta menelaah sebanyak 27 dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Bacaan Lainnya
Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Punya Website? Klik Disini!!!

Dokumen yang ditelaah meliputi alokasi pupuk, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dokumen penebusan, bukti penyaluran hingga dokumen pendukung lainnya.

“Dari rangkaian penyelidikan tersebut, kami menemukan adanya fakta dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh tidak dilakukannya verifikasi dokumen oleh pejabat yang berwenang,” jelas Hafiz.

Menurutnya, kondisi tersebut diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi bukti pendukung yang berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi pada aplikasi e-Verval.

Kondisi tersebut diduga tidak sejalan dengan Standar Operasional Prosedur penebusan pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 13/Kpts/RC.210/8/05/2025, Keputusan Direktur Jenderal PSP Nomor 2/Kpts/RC.210/B/02/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2025 serta ketentuan terkait lainnya.

Hafiz menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 kelompok tani yang tersebar di empat kecamatan di wilayah Kabupaten TTU.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penyaluran pupuk bersubsidi yang tercatat dalam aplikasi e-Verval dengan jumlah penebusan riil di lapangan.

Pos terkait