Kejari TTU Geledah Tiga Kios dan Kantor Dinas Pertanian

IMG 20261118 215836 1

“Berdasarkan hal tersebut, setelah melalui ekspose di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, disimpulkan ditemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-591/N.3.12/Fd.2/11/2026 tanggal 2 November 2026 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hafiz membeberkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Kabupaten TTU memperoleh alokasi pupuk bersubsidi hingga Desember 2025 sebanyak 1.500 ton pupuk Urea dan 1.235 ton pupuk NPK.
Dari total alokasi tersebut, telah direalisasikan pendistribusian sebanyak 1.299,210 ton pupuk Urea dan 1.184,050 ton pupuk NPK.

Bacaan Lainnya
Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Punya Website? Klik Disini!!!

Adapun nilai keseluruhan subsidi yang disalurkan mencapai Rp11.882.986.367 atau sekitar Rp11,8 miliar.

Menurut Hafiz, ketidaksesuaian antara data penyaluran dalam aplikasi e-Verval dengan realisasi penebusan di lapangan mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menduga terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Sebagai langkah awal dalam tahap penyidikan untuk kepentingan pembuktian dan menemukan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut, penyidik pada hari ini, tanggal 18 November 2026, telah melaksanakan tindakan penggeledahan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana pada tiga lokasi usaha pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara,” ujarnya.

Pos terkait