Selain itu, Melki juga meminta pemerintah perlu melakukan strategi edukasi dan sosialisasi yang kreatif hingga ke masyarakat di pelosok negeri yang tidak akrab dengan teknologi, agar masyarakat tidak takut untuk melakukan vaksinasi.
“Saat ini, tingkat penolakan vaksinasi masih tinggi. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan Komunikasi Informasi Edukasi program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat, termasuk penjelasan tentang Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI),” jelasnya.
Kepala Balai POM Kupang, Tamran Ismail.S.Si., MP, dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa di tengah pandemi COVID-19 masyarakat dihadapkan pada bahaya “pandemi informasi” yang kurang tepat atau dikenal dengan istilah Infodemik.
“Informasi yang berlebihan menyebabkan sulit membedakan isu yang benar dan isu yang salah. Fenomena infodemik beredar secara cepat dan masif di ruang digital dan media sosial berupa berita/informasi yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya hingga berkembang menjadi hoaks. Informasi yang mendominasi adalah isu terkait obat dan vaksin, obat tradisional, dan suplemen kesehatan penangkal COVID-19,” terang Tamran Ismail.
Untuk membendung pandemi informasi ini, kata Tamran, pihaknya rutin melakukan klarifikasi melalui website resmi BPOM, melakukan pengawasan penjual obat secara daring (patroli siber) dan melakukan KIE kepada masyarakat.
Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Wakil dari Badan POM bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
