Pada saat yang sama, Maria mengatakan pada Juli 2022, Menpan RB menerbitkan surat kepada pemda untuk mendata tenaga kerja yang akan didaftarkan menjadi P3K.
“Namun bupati bilang bahwa Pemkab Nagekeo tak mengirimkan data karena tak memiliki tenaga kerja non ASN. Padahal, kami sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadi tenaga P3K jika saja bupati memiliki kemauan mendaftarkan kami,” kata Maria.
Maria meminta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI bisa memfasilitasi hal ini agar hak mereka dapat dipulihkan. Sebab, sejumlah aksi yang dilakukannya mulai dari bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga menggelar aksi demonstrasi tak membuahkan hasil.
“Kami meminta Pak Melki bisa membantu perjuangan kami Tenaga Harian Lepas di Pemkab Nagekeo sebanyak 1.046 orang,” harap Maria.
Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan siap membantu untuk berkomunikasi dengan Kemenpan-RB untuk mencari solusi dari persoalan ini.
Melki juga menyarankan agar 1.046 orang ini membawa persoalan ini ke jalur hukum.
Sebelumnya pada Selasa (6/9/2022), Tenaga Harian Lepas (THL) yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN) juga mengadukan nasib mereka ke Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai VIII Gedung Nusantara III (go)
