Politik Bantuan
Menurut Rudi, adalah hal tidak terbantahkan kalau eksistensi partai politik di ruang elektoral adalah memenangkan kompetisi merebut kursi kekuasaan. Akan tetapi hal paling esensial adalah apa yang mesti dilakukan setelah parpol menenangi Pilgub atau Pilkada. “Setelah berhasil meraih kekuasaan, lalu apa?” gugat Rudi dalam nada tanya.
Merujuk pengamatannya, Rudi menyebutkan berbagai realitas banyak parpol bersama koalisinya yang memenangi pilkada, namun justru tidak mampu berbuat maksimal sesuai program kerja dan janji-nanji kampanyenya.
Yang terjadi adalah masifnya politik rente dan klientelisme. Akibatnya, kinerja kepala daerah lebih banyak terlihat sebagai membangun daerah secara fisik dan politik karitatif alias politik bantuan bahkan populisme di mana-mana.
“Padahal ini sesungguhnya adalah bungkus dari kepentingan akumulasi sumber daya dan konsolidasi jaringan klientelistik untuk keperluan elektoral selanjutnya atau bahkan ekonomi politik pribadi dan kelompok,” kata Rudi.
Oleh karena itu, kata Rudi, apa yang dilakukan Golkar justru sedang mencegah atau setidaknya mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan tersebut lewat penyiapan kader secara serius dan sejak dini. Ini menjadi bagian penting dari pembangunan demokrasi yang sesungguhnya.
Kendati nanti dengan mekanisme survai, kata Rudi, pewacanaan Golkar secara dini membuka ruang dan kesempatan bagi kader-kader partai mempersiapkan kapasitas dan kapabilitas diri untuk berproses sebagai calon pemimpin.
“Pewacanaan itu tidak sekadar memenuhi kebutuhan proseduralistik demokrasi. Akan tetapi lebih dari kapasitas untuk kebutuhan substansial demokrasi yakni, kemampuan menyelesaikan persoalan publik dan menciptakan kesejahteraan bersama,” tegas Rudi.
