LARANTUKA kabarntt.id—Pemberhentian tenaga kontrak daerah di Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim) membawa imbas juga kepada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat.
Keputusan menghentikan tenaga kontrak ini sangat mengganggu pelayanan data-data kependudukan warga secara umum.
Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/1/2023), Kadis Dispendukcapil Flotim, Marianus Nobo Waton, menyatakan turut prihatin dengan pemberhentian tenaga kontrak ini.
Pasalnya, kata Marianus, Dispendukcapil Flotim mempekerjakan 54 orang tenaga kontrak yang tersebar di 19 kecamatan, juga di kantor dinas yang bertugas sebagai operator.
“Mereka ini setiap hari membantu pelayanan adminduk, baik di kecamatan maupun kabupaten, karena operator PNS sangat terbatas, cuma tiga atau empat orang saja. Dengan dirumahkan tenaga kontrak ini, praktis pelayanan di kecamatan tidak bisa berjalan semestinya,” kata Marianus.
Marianus mengatakan, untuk mengamankan perangkat di kecamatan-kecamatan, pihaknya mesti berkoordinasi dengan para camat karena selama ini pelayanan di kecamatan biasa dilayani oleh operator yang dikontrak,” kata Marianus.
Meski begitu, kata Marianus, pihaknya tetap melayani masyarakat.
“Walau kurang optimal, harap bisa dimaklumi karena kondisi seperti ini. Namun banyak juga pegawai kami yang lolos P3K. Sudah sampai tahap administrasi. Kami sedang berpikir untuk mengubah metode pelayanan, karena terus terang selama ini masyarakat secara aturan memang mempunyai hak sipil untuk mendapatkan akta dan sebagainya, pemerintah berusaha untuk mendekatkan itu kepada masyarakat,” kata Marianus.
Linda, salah satu tenaga kontrak yang dihubungi melalui telepon mengaku menyesalkan kondisi ini.
“Saya hanya bisa terima keadaan ini walau agak berat. Ini merupakan keputusan mutlak pemerintah. Jelas dengan pemberhentian ini pendapatan saya berkurang. Saya sekarang hanya bisa buka usaha kecil di rumah untuk antisipasi keadaan ini. Kebetulan saya juga sudah lulus P3K sampai administrasi. Harapan saya semoga saya bisa lulus supaya bisa menyambung hidup anak dan keluarga saya. Apabila tidak lulus juga saya harap bisa bekerja lagi. Semoga pemerintah punya solusi untuk kami yang sudah mengabdi sekian lama ini,” ungkap Linda. (abh)
