KUPANG kabarntt.id—Fraksi Golkar DPRD NTT berencana memanggil dan meminta pendapat para ahli terkait rencana Pemprov NTT meminjam dana Rp 1,5 triliun untuk pembangunan insfrastruktur di NTT.
Rencana ini dikemukakan Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu, kepada kabarntt.id, Senin (24/5/2021), di Gedung DPRD NTT.
“Baru saja kami rapat fraksi (Golkar) tadi. Kita mengikuti mekanisme yang ada di Dewan. Rekomendasi rapat fraksi adalah kita kembalikan pinjaman ini ke Komisi (III). Komisi yang memberi telaahan dari berbagai aspek. Bagaimana bentuknya, nanti kita bahas di komisi,” kata Hugo.
Hugo mengatakan, pinjaman ini banyak hal yang perlu ditelaah. Dari segi regulasi, misalnya, Pemprov memakai PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Kalau pakai PMK itu, maka DPRD hanya dilaporkan.
“Tetapi di pihak lain ada Peraturan Presiden yang mewajibkan persetujuan DPRD. Logikanya kalau pinjaman ini berakibat ada pembebanan kepada rakyat, maka DPRD harus tahu,” kata Hugo yang juga Ketua Komisi III DPRD NTT ini.
Sebelumnya ketika Pemprov NTT mengajukan pinjaman ini, kata Hugo, tidak dibahas di DPRD karena Pemprov tidak memberitahukan bahwa ada bunga pinjaman.
“Kalau tidak ada bunga kita anggap ini berkat, di tengah pandemi ada berkat yaitu pinjaman tanpa bunga untuk kepentingan pembangunan. Setelah berjalan, ternyata ada ketentuan baru bahwa ada bunga sebesar 6,9 persen,” jelas Hugo.
Karena ada bunga yang besar itu, kata Hugo, pasti sangat membebankan APBD. Karena itu itu Pemprov mesti memberitahukan kepada DPRD.
