KUPANG kabarntt.id—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT serius, kritis dan bijak membahas rencana Pemerintah Provinsi NTT meminjam dana Rp 1,5 triliun untuk sejumlah item pembangunan di NTT.
Seperti diketahui Pemprov NTT mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun dari PT SMI tahun 2021. Pinjaman dicicil selama 8 tahun dengan nilai cicilan Rp 167 miliar per tahun untuk pokok ditambah bunga sebesar 6,19 persen/tahun.
Rencananya pinjaman ini digunakan untuk pembangunan infrastuktur sebesar Rp 1,003 triliun dan Rp 457 miliar untuk investasi pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, dan kehutanan.
Jangka waktu pengembalian 8 tahun dengan bunga sebesar 6,19 persen/tahun ini memicu polemik antara Pemprov NTT dan DPRD NTT.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian, Kamis (3/6/2021), di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, meminta dukungan Mendagri terkait pinjaman ini.
Sebelumnya ketika meresmikan Kantor Inspektorat Provinsi NTT sebelum acara dengan Mendagri, Gubernur Viktor menegaskan, “Pinjaman daerah itu setujunya DPRD bersama Pemprov (Pemda). Setelah itu tidak cukup, dia akan menuju kepada persetujuan Mendagri dan Menteri Keuangan. Setelah mereka setuju barulah pinjaman itu diproses.”
Inche Sayuna, Wakil Ketua DPRD NTT, merespon niat Pemprov NTT ini dengan mengatakan, DPRD NTT sejauh ini masih membahas rencana pinjaman itu.
Pasalnya, kata Inche kepada kabarntt.id, Sabtu (5/6/2021), mulanya Pemprov menjelaskan kepada Dewan bahwa pinjaman itu tanpa bunga. Karena tanpa bunga, maka DPRD menyetujui rencana pinjaman itu.
