“Tolong kasih tahu Bapak Gubernur tolong hargai lembaga ini. Karena unsur pemerintahan itu ada dua pak, ada DPRD dan eksekutif. Semua yang bapa-ibu lakukan dengan tujuan baik itu tolong dikomunikasikan dengan baik dengan DPRD agar kami juga tahu. Dokumen-dokumen yang Pak Kadis bilang tadi itu, MoU persetujuan KLH kasih ke kami pak, sehingga kami juga tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah provinsi. Jujur sampai hari ini sebagai pimpinan DPRD NTT kami tidak tahu dan tidak pernah mendapatkan informasi,” jelas Wakil Rakyat dari Dapil TTS ini.
“Dokumen-dokumen yang bapa jelaskan itu sampai hari ini kami tidak tahu, MoU juga kami tidak tahu, tidak pernah baca. Bapa bilang tadi bahwa ada percakapan dengan KLH dan disetujui beberapa kewenangan diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT kami juga tidak tahu. Minimal tembusan surat dikasih ke kami pak, sehingga kami tahu dan kami rasa dihargai sebagai unsur pemerintahan daerah ini juga. Kalau sudah seperti ini, bahwa eksekutif tidak lagi menghargai DPRD, saya minta Pak Sekda supaya apa-apa yang dilakukan oleh eksekutif tolong kami dikoordinasikan, minimal kami diberi surat, sehingga kami bisa tahu,” seru Inche, vokalis DPRD NTT yang terkenal kritis.
Yang kedua, lanjut Inche, soal TNK (Taman Nasional Komodo). “Saya kira diskusi publik itu hak gubernur bicara ke media bahwa Perdanya sementara dipersiapkan. Hari ini saya baca pernyataan Kadis Pariwisata tidak perlu Perda, cukup MoU. Saya mau kasih tahu kepada Kadis Pariwisata, MoU itu hanya kesepakatan perdata dan tidak serta merta dijadikan dasar hukum. Apalagi bapa bilang uang itu akan disetor juga dibagi di APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Landasannya apa? Kenapa saya bilang liar? Ya memang pungutan tanpa landasan hukum itu pungutan liar,” kata Inche dengan tegas.
