KUPANG kabarntt.id—Wakil Ketua DPRD NTT, Inche D Sayuna, dalam nada kritis mempertanyakan kemitraan antara Pemprov NTT dengan DPRD NTT. Inche meminta pemerintah lebih menghargai lembaga Dewan.
Gugatan Inche itu dilontarkannya dalam rapat Badan Anggaran DPRD NTT, Jumat (5/8/2022) malam. Rapat itu dihadiri Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni. Dari pemerintah hadir antara lain Kaban Keuangan Daerah NTT, Zakarias Moruk, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. Zet Sony Libing, dan kepala dinas terkait.
Dalam rapat banggar tersebut juga dibahas kenaikan tarif TNK dan juga kewenangan Provinsi NTT untuk menentukan tarif TNK berikut payung hukum untuk kenaikan tarif tersebut.
Inche memberikan beberapa catatan penting kepada Pemerintah Provinsi NTT terkait fungsi DPRD NTT. Inche meminta Pemerintah NTT harus lebih menghargai lembaga DPRD sebagai mitra.
“Saya punya tiga catatan penting. Yang pertama, saya hanya mau kasih tahu Pak Kadis Pariwisata bahwa fungsi pemerintahan itu juga di dalamnya ada DPRD. Semua tindakan eksekutif itu harus dikomunikasikan dengan DPRD, dan tidak bisa pemerintah melakukan sendiri, seperti bicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup lalu buat MoU sendiri dan kami tidak tahu MoU modelnya seperti apa, percakapan dengan KLH kami juga tidak tahu bahwa ada penyerahan kewenangan KLH kepada pemerintah provinsi. Ini model kemitraan seperti apa yang dibangun oleh Pemerintah NTT dengan lembaga yang lebih tinggi dan DPRD tidak tahu?” kata Inche dalam nada heran.
Sekretaris DPD I Golkar NTT itu berharap agar Gubernur NTT lebih menghargai lembaga DPRD dan juga lebih terbuka, agar apapun yang diputuskan Pemerintah NTT diketahui oleh DPRD.
