Cegah Konflik, Bangun Ekonomi Secara Aman
Pemerintah Desa Noenasi saat ini mengambil langkah preventif dengan menghentikan berbagai aktivitas yang berpotensi memicu gesekan horizontal. Pemerintah desa bersama pemangku adat empat suku besar juga mengecam praktik penambangan liar yang tidak melalui prosedur resmi.
“Kami melarang keras adanya aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah Noenasi untuk saat ini. Kami telah bersepakat, jika ditemukan adanya oknum dari luar desa maupun warga lokal yang nekat melakukan penambangan ilegal, maka akan dikenakan sanksi denda adat yang berat sesuai ketetapan para ketua suku,” tegas Klemens.
Klemens berharap Dinas ESDM Provinsi NTT serta Pemerintah Kabupaten TTU dapat hadir memberikan sosialisasi yang jelas agar tidak terjadi salah persepsi di tingkat akar rumput.
“Tujuan kita satu: rakyat bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa takut akan masalah hukum, namun lingkungan dan rumah warga harus tetap terlindungi. Tidak boleh ada satu pun warga yang dikorbankan atas nama kepentingan oknum,” tambahnya.
Harapan untuk Masa Depan Noenasi
Ia mengajak seluruh pemuda, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan, termasuk rekan-rekan mahasiswa (GMNI), untuk mengawal proses ini secara objektif dan damai. Optimisme muncul bahwa melalui Musyawarah Besar Desa, Noenasi dapat menjadi contoh bagaimana tambang rakyat dikelola secara legal, tertib, dan tidak merusak warisan leluhur.
Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah desa, dan pemangku adat diharapkan terus memperkuat situasi kamtibmas yang kondusif, sehingga Desa Noenasi tetap menjadi rumah yang aman bagi seluruh anak cucu. (siu)
