KABARNTT.ID—Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johanis Asadoma didampingi sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT menemui massa aksi dari Aliansi Cipayung Plus dan Komunitas Pikap yang menggelar aksi damai di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT Senin, (4/8/2025) siang.
Massa aksi menyampaikan aspirasinya terkait Surat Edaran Gubernur NTT Nomor: BU.100.3.4.1/04/DISHUB/2025 tentang Penyelenggaraan Angkutan Pasar dalam Wilayah Provinsi NTT yang dinilai memberatkan bagi para sopir dan pemilik pikap.
Di hadapan massa aksi, Joni Asadoma menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT selalu membuka ruang dialog dan siap mendengarkan setiap aspirasi masyarakat.
“Prinsipnya kami siap dengar semua aspirasi masyarakat. Silahkan menyampaikan pendapat, namun tolong lakukan dengan tertib. Jangan anarkis,” tegas Joni.
Usai menyimak orasi yang disampaikan oleh massa aksi, mantan Kapolda NTT ini mengajak perwakilan Aliansi Cipayung Plus dan Komunitas Pikap untuk melakukan dialog bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur guna menindaklanjuti aspirasi massa aksi.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Gubernur, Aliansi Cipayung Plus dan Komunitas Pikap menyepakati untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan pertemuan dimaksud.
Gubernur Melki Laka Lena dalam jumpa pers usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa demi kepentingan masyarakat di tingkat desa yang selama ini mengandalkan pikap sebagai moda transportasi, Pemerintah Provinsi NTT akan memberlakukan penyesuaian terkait regulasi dan kondisi di lapangan.
