“Kalau masalah tidak dibayarkan kan waktu itu bukan tanggung jawab kita karena PKS-nya itu ada di Dinas Pariwisata. Sekarang untuk menangani ini harus menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan kami siap. Karena memang pada awalnya memang tanggung jawab dari kami, tapi karena dialihkan waktu itu ya kami harus bagaimana. Sekarang karena mendesak kami siap. Intinya banggar siap alihkan kembali kami siap bayarkan,” kata Retno.
Retno menjelaskan, hutang Rp 2,5 miliar di Hotel Ima tersebut merupakan pembiayaan tenaga kesehatan (nakes) yang merawat pasien yang terpapar Covid-19, seperti isolasi kamar, makan, vitamin, peningkatan stamina berupa jus dan sebagainya.
“Waktu itu memang kasusnya tinggi sekali. Ada kok data jumlah tenaga kesehatan, berapa lama nginap, lengkap kok. Juga sudah direview oleh Inspektorat. Nanti kita tinggal tunggu adanya putusan banggar bahwa Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab untuk pembayaran, maka data itu akan kami mereview kembali kepada BPK secara resmi dan meminta Inspektorat menghitung kembali. Tapi harus sesuai dengan jawaban BPK atau BPKP perhitungan itu dan itu sebagai landasan kita untuk membayar. Dananya siap kok,” ungkap Retno. (np)
