“Rencananya setelah tanggal 26 September, sebelum batas waktu 1 Oktober. Kita sudah minta keringanan dari BKN, sebab jumlah PPPK paruh waktu cukup banyak. Kita harus mempertimbangkan dengan seadil-adilnya, karena beban gaji nantinya masuk ke APBD, bukan lagi APBN. Jadi kita harus ekstra hati-hati,” tutupnya. (siu)
Polemik Berakhir, Bupati TTU Serahkan SK 82 PPPK Usai Tertahan karena Mal Administrasi
Pos terkait
NasDem TTU Minta Tempo Klarifikasi, Sebut Ada Framing Negatif
Reses Ketiga, Agustinus Siki Serap Aspirasi Warga: Air Bersih dan Jalan Jadi Prioritas
Romo Melki: Tablo Oeolo Bawa Umat Masuk dalam Sengsara Kristus
Pengurus DMI TTU Dilantik, Bupati Falent Tekankan Peran Masjid sebagai Pusat Peradaban Umat
Komunitas Motor Klasik Gelar Bakti Sosial “MOTOR BAIK” untuk Anak Perbatasan RI–RDTL
