LABUAN BAJO kabarntt.id— Sejumlah warga Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), yang menolak pengembangan geothermal, melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Mabar, Jumat (4/3/2022).
Uniknya, dalam pertemuan di kantor Bupati Mabar itu, warga membawa hasil bumi dan rempah-rempah.
Sebelum bertemu di Kantor Bupati, massa menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Mabar. Kebanyakan mereka mengenakan pakaian daerah Manggarai.
Hasil bumi dan rempah-rempah yang dibawa merupakan simbol bahwa warga merupakan petani yang hidup dari hasil alam dan tidak membutuhkan proyek geothermal.
Puluhan warga yang mengklaim berasal dari Kampung Dasak, Nunang dan Lempe itu diterima secara adat Manggarai melalui ritus ‘tuak kapu’
Bupati Manggarai Barat ketika menerima warga itu didampingi Wakil Bupati Mabar, dr Yulianus Weng, Sekda Mabar, Fransiskus S. Sodo, Asisten III Setda Mabar, Ismail Surdi, dan Asisten I Setda Mabar, Hilarius Madin.
Dalam pernyataan sikap yang dibaca koordinator aksi, Fransiskus Napan, warga tolak geothermal menuntut 3 hal kepada Pemda Mabar.
Pertama, mendesak pemerintah mencabut izin penambangan panas bumi Wae Sano serta menghentikan segala upaya paksa untuk melanjutkan proyek yang dinilai berbahaya.
Kedua, meminta Bank Dunia untuk segera menghentikan pendanaan terhadap proyek geothermal di ruang hidup warga.
“Kami mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk berhenti mendukung dan memfasilitasi setiap upaya paksa untuk meloloskan proyek geothermal Wae Sano,” kata Fransiskus Napan.
Ketiga, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengembangkan pariwisata alam berbasis komunitas dan mendorong ekonomi berbasis warga seperti petanian dan peternakan.
Fransiskus Napan menjelaskan, sebagai masyarakat lingkar Danau Sano Nggoang yang terdiri dari warga di tiga kampung adat di Desa Wae Sano, yakni Kampung Dasak, Kampung Nunang dan Kampung Lempe, menyatakan sekali lagi ketegasan hati menolak rencana penambangan panas bumi dalam ruang hidup warga.
Penolakan pembangunan geothermal Wae Sano, kata Fransiskus, karena sangat berbahaya bagi keutuhan ruang masyarakat.
“Yang kami maksudkan dengan ruang hidup adalah kesatuan yang utuh tak terpisahkan antara pemukiman (golo lonto, mbaru kaeng, natas labar), kebun pencaharian (umat duat), sumber air (wae teku), pusat kehidupan adat (compang takung, mbaru gendang), kuburan (lepah boak) dan hutan dan danau (puar agu sano). Sebab itu, kami menolak semua upaya paksa pemerintah untuk terus melanjutkan proses pengerjaan geothermal Wae Sano di semua titik pengeboran (Well-Pad), baik di Lempe, Nunang maupun Dasak,” beber Fransiskus.
Warga yang hadir dalam kesempatan itu, kata Fransiskus, merupakan warga asli dan pewaris adat di tiga kampung yaitu Lempe, Nunang dan Dasak.
“Kami tidak mau menanggung risiko masa depan, untuk selamanya hidup di tengah kehadiran proyek panas bumi yang sangat mengancam ruang hidup dan masa depan anak cucu kami,” imbuhnya. (*/den)
