Sementara itu Ketua Umum PERMMABAR Kupang, Epi Staren, mengatakan, kehadiran BPOP LBF merupakan bukti kelalaian Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mengelola potensi wisata di Manggarai Barat. Kehadiran lembaga ini juga merupakan bukti lambannya pemerintah daerah dalam merespon ataupun mengkritisi kebijakan pemerintah pusat sehingga mengabaikan konsep pembangunan pariwisata yag telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Mabar dan DPRD Mabar untuk bersikap tegas dan konsisten terhadap pembangunan pariwisata berbasis potensi lokal. Jangan lengah dan harus berani untuk melawan kebijakan pemerintah pusat yang tidak menguntungkan daerah. Kami meminta Pemerintah Kabupaten Mabar untuk lebih proaktif dalam merebut peran strategis pembangunan pariwisata super premium itu agar terkesan Pemda tidak tidur. Dan yang perlu diingat bahwa tuan sesungguhnya dari potensi tersebut adalah rakyat Mabar bukan rezim Jakarta,” kata Epi.
Dengan sejumlah pertimbangan di atas, Epi menegaskan PERMMABAR Kupang menyatakan sikap keberatan dengan kehadiran BPOPLBF. “Atas nama organisasi, kami menyatakan sikap keberatan dengan keberadaan dari lembaga ini. Kami meminta pemerintah pusat agar jangan terlalu rakus dalam mengelola potensi pariwisata di Manggarai Barat,” tutupnya. (den)
