Gubernur Viktor mengatakan, setiap tahun capital flight atau uang keluar dari NTT mencapai Rp 13 triliun. Itu semua merupakan belanja untuk memenuhi kebutuhan termasuk barang yang semestinya bisa diproduksi oleh UMKM jika mereka dilatih secara profesional.
Gubernur mencontohkan, untuk membeli shampo saja ada Rp 15 miliar uang keluar dari NTT. Padahal ada bahan-bahan yang bisa diproduksi oleh UMKM untuk menjadi shampo.
“Kita harus bangga jika kita memakai produk dalam daerah kita sendiri. Presiden selalu tegaskan untuk bangga dengan buatan dalam negeri. Saya minta kalau bisa UMKM yang ada di Ende harus bisa bikin shampo sendiri. Mungkin tidak sebaik yang kita beli dari buatan pabrik di Jawa, tapi jika kita mencintai produk sendiri, maka suatu saat kita akan punya produk yang tidak kalah kualitas dari daerah lain,” pungkas Gubernur Viktor.
Direktur Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, pada saat yang sama mengatakan, kehadiran Kantor Fungsional Bank NTT Moni seturut dengan Undang-Undang Perbankan maupun Peraturan OJK, yang mengatur bahwa yang disebut bank umum konvensional ada beberapa kategori, yakni kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor fungsional.
“Seiring dengan peraturan OJK yang baru, maka tidak ada lagi kantor kas dan Kantor Unit Simpan Pinjam Desa (USPD). Kantor fungsional itu berfungsi untuk melakukan intermediasi bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana,” jelas Alex.
Dikatakannya, kehadiran kantor Bank NTT dalam skala fungsional selaras dengan program Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, yakni membangkitkan UMKM yang ada di setiap daerah di NTT.
