Dalam paripurna tersebut, Gubernur Melki juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD NTT atas dinamika pembahasan tujuh Ranperda yang berlangsung terbuka dan kolaboratif.
Tujuh Ranperda yang disetujui setelah mendapat persetujuan Kemendagri meliputi: pertama, Ranperda Pembentukan Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028. Kedua, Ranperda Restrukturisasi dan Penguatan BUMD.
Ketiga, Ranperda Penggabungan Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keempat, Ranperda RPJMD Provinsi NTT 2025–2029.
Kelima, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Keenam, Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) NTT 2024–2043. Ketujuh, Ranperda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan.
Melki menegaskan seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi fraksi DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, modern, dan bermanfaat bagi masyarakat. (*/den)
