KUPANG kabarntt.id—Pengamat ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKW), Dr. Fritz O. Fanggidae, M.Si., MEP, menyoroti beberapa program pemerintah pusat yang perlu diselaraskan dengan kondisi spesifik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar lebih tepat sasaran dan efektif bagi masyarakat.
Ia juga mengomentari janji salah satu pasangan calon yang berencana memberikan insentif kepada kader posyandu, yang menurutnya tidak realistis dalam kondisi anggaran daerah saat ini.
Menurut Fritz, program makan siang gratis yang dicanangkan pemerintah pusat sebaiknya diterapkan langsung melalui masyarakat desa dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“BUMDes dapat diperkuat sebagai pelaksana agar program ini tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat desa,” ujar Fritz di Kupang, Selasa (12/11/2024).
Selain itu, ia juga menanggapi diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2024 mengenai penghapusan kredit macet bagi pelaku usaha mikro, termasuk petani.
Ia berharap aturan ini bisa dimanfaatkan oleh petani dan BUMDes yang mengalami kredit macet melalui dukungan dari calon pemimpin yang terpilih.
“Banyak hal dari janji pemerintah pusat yang bisa diterapkan di lapangan dengan pendekatan yang lebih konkret dan operasional,” tambahnya.
Fritz juga mengulas struktur keuangan APBD NTT, yang sebagian besar terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menekankan bahwa peningkatan PAD sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan mencapai kemandirian fiskal.
