“Pemerintah provinsi perlu memperbesar akses DAK dengan persiapan administrasi yang baik agar bisa memperoleh alokasi lebih besar dari pusat,” ungkapnya.
Menanggapi janji salah satu pasangan calon untuk memberikan insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan bagi kader posyandu, Fritz menyebut program tersebut kurang realistis.
Berdasarkan data, terdapat sekitar 62.000 kader posyandu di seluruh desa di NTT. Jika setiap kader menerima Rp 300 ribu per bulan, maka diperlukan anggaran sekitar Rp 223,2 miliar per tahun.
“Jika dihitung, 62.000 kader posyandu dengan insentif Rp 300 ribu setiap bulan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 223,2 miliar per tahun. Dengan kondisi APBD NTT yang masih terbebani utang, sangat tidak mungkin program ini bisa dijalankan,” tegas Fritz.
Ia menilai janji tersebut hanya sebatas kampanye tanpa kajian mendalam terhadap kondisi anggaran daerah yang ada.
“Janji ini terlihat asal-asalan dan tidak mempertimbangkan kondisi anggaran daerah yang terbatas. Hal ini seharusnya dipertimbangkan secara matang agar janji yang diberikan realistis dan dapat terealisasi,” tutupnya. (tim)
