Jefri menyebut berbagai ruang atau fasilitas publik yang dihentikan sementara aktivitasnya mencakup pusat-pusat perbelanjaan, sekolah, kantor-kantor pemerintahan.
Pemerintah tetap memperbolehkan aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional, namun dibatasi jam operasional serta memperketat kontrol penerapan protokol Covid-19.
“Beberapa ruang publik, hotel, restoran, tempat hiburan bahkan lokasi wisata kami tutup sementara, tidak beroperasi. Untuk hotel, restoran dan tempat wisata masih dilakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan untuk direkomendasikan untuk mulai beroperasi lagi. Tapi anak-anak tetap sekolah secara daring, karena masih terdapat 2 kasus terkonfirmasi yang terjadi baru-baru ini,” tutur Jefri.
Jefri juga menyinggung Kota Kupang sebagai daerah penghubung untuk bepergian ke daerah lainnya di Provinsi NTT dan menjadi tujuan utama banyak orang sehingga menjadi daerah dengan tingkat positif tertinggi dari daerah lainnya, namun karena pertimbangan-pertimbangan rasional maka Kota Kupang tidak pernah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) seperti yang dilakukan daerah lainnya di Indonesia.
Selain itu, kata Jefri, dengan karakteristik budaya NTT yang cukup kental, pemerintah tidak dapat memaksakan penerapan protokol kesehatan dalam tatanan hidup masyarakat.
“Kota Kupang sangat majemuk. Orang-orangnya punya budaya yang sangat kental kekeluargaannya, sehingga ada beberapa kebiasaan yang sulit dihilangkan meskipun bertentangan dengan protokol Covid-19 yang seharusnya ditaati. Namun dalam setiap kesempatan kami tetap mensosialisasikan serta melarang interaksi fisik dan konsentrasi massa di tempat-tempat umum demi keselamatan warga di tengah pandemi Covid-19 ini,” jelas Ketua DPD Partai Demokrat NTT itu.
