Menurut Hugo, posisi DPRD adalah berusaha memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan aturan dan kajian-kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu pinjaman itu benar-benar dapat bermanfaat.
Namun dalam diskusi dengan tiga pakar, dicapai kesimpulan sementara bahwa pinjaman tersebut sangat memberatkan APBD dan tentunya nanti akan memberatkan kepala daerah yang baru, karena pinjamannya mencapai 8 tahun.
“Sesuai dengan kajian para pakar hukum, ekonomi dan akuntansi belum memenuhi beberapa kriteria yang dipersyaratkan. Dari segi hukum harus memperhatikan hukum dan ketentuan yang lain seperti UU Pendidikan, UU Kesehatan, PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” imbuhnya.
John Tuba Helan yang diundang untuk mengkaji dari perspektif regulasi (hukum) mengatakan, jika merujuk PP Nomor 43 tahun 2020 memang pinjaman daerah tidak memerlukan persetujuan, kepala daerah cukup menginformasikan kepada DPRD.
“Namun masalah pinjaman dana PEN yang mencapai Rp 1,5 triliun sudah masuk dalam APBD tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2020. Artinya bahwa DPRD harus memberikan persetujuan, tetapi persetujuan waktu itu adalah tanpa bunga, maka ketika saat ini terjadi perubahan regulasi terhadap pinjaman tersebut dengan dikenakan bunga, maka bunga itu tidak menjadi substansi persetujuan DPRD dalam penandatanganan pinjaman dana PEN tersebut,” beber Tuba Helan.
Dengan demikian, kata Tuba Helan, jika pemerintah memaksakan untuk melakukan pinjaman tanpa berkoordinasi ulang dengan DPRD, maka itu akan menyalahi aturan yang berlaku.







