Pinjaman Daerah Rp 1,5 T, Pakar Bilang Memberatkan

NTT komisi iii

“Pinjaman dengan suku bunga 6,19 persen tersebut pemerintah harus melakukan pembahasan kembali dengan DPRD supaya beban bunga ini harus melalui persetujuan oleh dua belah pihak. Jika tetap dipaksakan tanpa ada persetujuan kembali dengan DPRD maka sangat menyalahi aturan sesuai dengan regulasi yang terjadi,” kata Tuba Helan.

Menurutnya, agar pinjaman tidak mengganggu APBD, maka pemerintah harus memantapkan semua skenario investasi untuk pengembalian bunga dana PEN tersebut sebelum melakukan pinjaman.

Bacaan Lainnya
Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Punya Website? Klik Disini!!!

Namun jika dipaksakan tanpa skenario yang matang, maka APBD akan goyang karena bunga pinjaman dana PEN yang cukup tinggi akan dibebankan kepada APBD.

“Jika skenario pengembalian tidak mendukung pengembalian bungan pinjaman, maka APBD akan terbebani karena harus menanggung pinjaman PEN tersebut. Karena pinjaman ini hanya untuk pembangunan infrakstuktur jalan, maka pemerintah harus menyiasati untuk dianggarkan pada anggaran murni tahun yang akan datang, tanpa harus melakukan pinjaman dengan suku bunga pengembalian yang cukup tinggi,” katanya.

Sementara Rere Liliana yang diminta untuk membuat kajian tentang pemenuhan syarat teknis untuk pinjaman dana PEN yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2020 dan diatur lebih lanjut dalam PMK 105 tahun 2020 menjelaskan, sesuai kajian ekonomi pinjaman dana PEN sudah melebih 75 persen dari dana umum daerah sehingga tidak memenuhi syarat.

Sedangkan rasio dengan kemampuan keuangan daerah untuk pengembalian dana pinjaman PEN kurang dari 2,5 sehingga hasilnya juga tidak memenuhi syarat.

Pos terkait