Dijelaskan Lecky Koly, alokasi 15 ribu Ha itu selain untuk menjawabi arahan Persiden dan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat, juga sebagai upaya untuk diversifikasi pangan non beras guna mengurangi ketergantungan pada beras yang semakin hari semakin meningkat.
“Pengembangan sorgum juga akan menjadi bahan substitusi gandum untuk pemenuhan berbagai kebutuhan bahan makanan. Karena itu kami dari Pemrpov NTT meminta kepada Pemerintah Pusat untuk bagaimana kebijakan sorgum. Karena arahan Bapak Presiden untuk dikembangkan dalam skala yang luas, maka harus ada serapan pasarnya,” jelas Lecky Koly.
Ia menambahkan, Pemerintah Pusat mesti memastikan kepada siapa sorgum itu akan diserap. “Karena dalam skala luas, jika tidak ada penyerapan dan dikembalikan untuk konsusmi masyarakat lokal saja, maka akan dikaji lagi karena bahan makanan lokal NTT juga banyak, bukan hanya sorgum, tetapi ada ubi, pisang dan sebagainya,” katanya.
Tidak hanya itu, kata Lecky Koly, NTT menjadikan sorgum sekaligus sebagai instrumen untuk penurunan angka kemiskinan dan stunting. “Karena dengan daya serap tinggi di pasar maka otomatis kita bisa masuk ke instrumen ekonominya. Kita bisa padukan dengan pola TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi) sehingga instrumen untuk penyelesaian masalah sosial ekonomi masyaraat NTT itu bukan hanya jagung saja tetapi juga sorgum. Di samping itu karena sorgum ini sudah dikenal luas oleh masyarakat NTT dari aspek sosial budaya maka kita jadikan peluang,” kata Lecky Koly.
Lecky Koly memastikan Pemprov NTT sudah sangat siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melaksanakan arahan Persiden Jokowi untuk pengembangan 15 ribu Ha sogum di NTT tahun 2023. “Bahkan nama-nama petani dari masing-masing kabupaten sudah ada di kita,” sebutnya.
