Ferry berharap masing-masing pihak bisa berbagi peran untuk percepatan perubahan perilaku STBM. Upaya menekan stunting bukan hanya urusan dan tanggung jawab dinas kesehatan semata.
“Ada 22 desa menjadi lokus stunting karena ada potensi tinggi sehingga perlu penanganan segera. Pesan saya, kuncinya adalah jangan BAB sembarang. Saya juga harapkan tugas sanitarian saat ke desa jangan cuma lihat fisik semata tapi harus sampaikan manfaat jamban,” pesan Ferry.
Kades Raiulun, Kecamatan Malaka Timur, Frederikus Ukat, mengatakan, pihaknya beberapa hari sebelumnya melakukan sosialisasi STBM.
Di desa yang dipimpinnya, jelas Frederikus, terdapat 239 KK, sosialisasi sudah dilakukan di lima dusun yang ada.
Frederikus mengakui di desanya belum banyak warga yang memiliki jamban yang layak. Kalau jamban darurat rata-rata semua KK memilikiya.
“Ini kembali ke kesadaran dan perilaku yang memang jadi bahan sosialisasi. Mau gunakan dana desa untuk bangun jamban sehat tapi dana terbatas. Untuk bangun permanen minimal memerlukan dana Rp 17 juta-Rp 18 juta,” katanya.
Sementara sanitarian yang bertugas di Puskesmas Besikama, Serfina Abuk, membagi pengalaman ketika menangani STBM. Abuk pernah menjadi sanitarian ketika bertugas di Belu di mana awalnya mengalami kesulitan.
Namun, lanjutnya, kerja bersama dalam hal sosialisasi gencar dilakukan. Dalam perjalanan bahkan diterbitkan peraturan bupati (Perbup) sebagai payung hukum dalam bekerja melakukan sosialisasi.
Kunci keberhasilan menekan stunting, kata Abut, adalah saling bekerja sama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan. (advertorial/abr)
