TAMBOLAKA kabarntt.id—Saat ini angka stunting di Sumba Barat Daya (SBD) terbilang tinggi, yakni 44 persen. Membantu pemerintah, DPRD SBD meminta pemerintah memperkuat posyandu di desa-desa guna menurunkan angka stunting.
Dalam telekonferens Presiden Jokowi dengan para bupati-walikota se-NTT, Kamis (24/3/2022), saat pencanangan penurunan angka stunting yang dipusatkan di SoE, Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete, mengungkap angka stunting di SBD tahun 2022 ini naik dari 38 persen menjadi 44 persen.
Bupati Kodi Mete juga berjanji akan melakukan langkah-langkah inovasi dengan melibatkan pemerintah desa.
“Kita akan intensifkan penanganan di setiap desa, dan kami berjanji Bapa Presiden tahun 2024 pasti di bawah 14 persen,” janji Kodi Mete kepada Presiden.
Menanggapi tekad Bupati Kodi Mete ini, anggota DPRD SBD, Herri Pemudadi, Sabtu (26/3/2022), menyampaikan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan pemerintah guna menurunkan angka stunting di SBD.
“Pertama, para ibu hamil dan balita harus disiplin dengan kesadaran penuh untuk mengikuti posyandu sehingga kita bisa mendeteksi secara dini penyebab terjadinya kekurangan gizi dan stunting pada balita dan juga ibu hamil,” kata Heri.
Kedua, jelas Heri, pemerintah harus menyediakan anggaran yang memadai baik untuk memfasilitasi kebutuhan gizi ibu hamil maupun balita baik itu makanan tambahan berupa biskuit, susu, vitamin dan lainnya yang mendukung pertumbuhan janin maupun balita.
“Juga anggaran tersebut harus didistribusikan secara tepat sesuai sasaran. Selain itu untuk memperlancar seluruh kegiatan posyandu, prioritas anggaran bagi petugas kesehatan harus wajar dan sesuai,” ujar wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini.
Ketiga, sebutnya, memetakan secara tepat penyebaran stunting agar dikaji secara tepat penyebab tingginya angka stunting. “Apakah karena kekuatan ekonomi keluarga? Ataukah karena kekurangan air bersih, produksi petani yang berkurang, perilaku menu makanan bergizi terutama pakan lokal yang tidak diperhatikan masyarakat dan lain-lain,” beber Heri.
Keempat, pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama harus bersinergi turut mengambil bagian dalam penyelamatan anak bangsa.
Kelima, sebut Heri, sosialisasi pangan lokal yang bergizi agar dikonsumsi ibu hamil dan balita, bahkan masyarakat mendapatkan manfaat gizi dari pangan lokal tersebut.
Ketua Komisi C DPRD SBD itu juga akan mendukung pemerintah dari sisi penyediaan anggaran dengan pengawasan yang melekat agar seluruh arahan dan penganggaran tepat sasaran.
“Mari kita bahu-membahu mengentaskan stunting di daerah ini dan menjadi tugas kita bersama,” pintanya. (np)
