LARANTUKA KABARNTT.ID—Yosep Sani Betan, Ketua DPD II Golkar sekaligus anggota DPRD Flores Timur (Flotim), membeberkan kemelut Flotim jika kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan secara merata.
Nani Betan, sapaan Yosep Sani Betan, mengharapkan pemerintah mesti melihat karakteristik daerah terkait kebijakan efisiensi anggaran itu. “
“Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan juga dalam kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana amanah PMK 29 agar bisa melihat juga dengan melihat karakteristik daerah yang sedang menghadapi dampak bencana seperti Flores Timur,” kata Nani Betan dalam sambutannya saat kunjungan kerja anggota DPR RI, Melchias Markus Mejeng, di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Flotim, Senin (10/2/2025).
Mantan Ketua DPRD Flotim itu mengatakan, saat ini konsentrasi APBD 2025 Flores Timur juga banyak diarahkan untuk upaya penanganan bencana dan tentu akan diikuti juga dengan sejumlah biaya atau anggaran pendukung aparatur pemerintah berupa perjalanan koordinasi program yang juga harus dicermati secara baik.
“Flotim dengan PAD yang kisaran realisasi Rp 45 sampai 50 miliar dan sedang dalam penanganan sejumlah persoalan pasca bencana erupsi Lewotobi tentu akan mengalami masalah yang cukup besar terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran,” ungkap Nani.
Karena itu Nani mengharapkan masalah ini bisa didengar dan dipilah oleh pemerintah pusat.
Melchias Markus Mekeng membenarkan apa yang diungkap Nani Betan. Mekeng berjanji akan menyampaikan ini ke pemerintah pusat, ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam rapat bersama pekan depan. (den)
