Ketua DPD I Golkar NTT ini juga menjelaskan, dalam upaya penurunan stunting di TTS pihaknya bekerja sama dengan UKAW Kupang dengan harapan mahasiswa bisa menjadi pendamping bagi keluarga yang memiliki anak stunting dan juga bisa memberikan ide kreatif serta inovatif praktis bagi masyarakat.
Dalam sesi dialog, Melki menjelaskan, pihaknya juga sedang memperjuangkan Rumah Sakit Pratama Mollo dan juga alat indikator pengukur stunting secara nasional. Sementara infrastruktur jalan akan diupayakan melalui mitra komisi yang membidanginya.
“Rencana alokasi Rp 3 triliun untuk beli peralatan pengukuran standar terhadap stunting untuk ditempatkan di semua posyandu,” katanya.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru, dalam kegiatan ini mengatakan, ada tiga kerangka pendekatan yang digunakan untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT, yakni pendekatan intervensi gizi terintegrasi, pendekatan multisektor dan multipihak serta pendekatan berbasis keluarga berisiko.
Marianus juga menjelaskan, saat ini stunting di NTT per Agustus 2021 berada pada angka 20,9 persen, dan keluarga berpotensi risiko stunting sebanyak 603.893 KK.
Untuk menurunkan angka stunting di NTT itu, menurutnya, perlu ada kerja sama dengan semua pihak, termasuk keterlibatan lembaga keagamaan.
Lembaga keagamaan, menurut Marianus, memiliki beberapa peran penting seperti berperan dalam screning kesehatan (elsimil) dan edukasi perencanaan berkeluarga kepada peserta kursus pernikahan, bersinergi dengan tokoh masyarakat mengkaji tradisi konsumtif seperti belis maupun acara kematian), memfasilitasi edukasi kespro bagi remaja di komunitas agama, dan kampanye pemanfaatan pangan lokal bergizi tinggi.
