Terkait dukungan Komisi IX DPR RI dalam percepatan penurunan stunting, Melki mengatakan pihaknya mendorong agar BKKBN betul-betul menjadi leading sector untuk mengurus stunting di tanah air dan mendorong agar setiap posyandu mendapat alat antropometri.
“Kami terus mendorong agar BKKBN betul-betul menjadi leading sector untuk mengurus stunting di tanah air mulai dari pusat sampai daerah. Termasuk juga kami mendorong agar di posyandu sekarang diberikan alat ukur yang sama antropometri, baik itu timbangan bayi, untuk ukur tinggi badan dan berat badan. Melalui program Kemenkes, nantinya 300 ribu posyandu di Indonesia akan mendapatkan satu unit antropometri,” jelas Melki.
Sementara Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN NTT, Mikhael Yance Galmin, mengatakan posisi perguruan tinggi sangat strategis dalam penanganan stunting.
“Dalam kacamata BKKBN melihat dalam dua posisi. Yang pertama, perguruan tinggi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan agen of change. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan bersama antara BKKBN dan perguruan tinggi dalam hal ini KKN Tematik, di mana teman-teman akan turun ke desa dan kami akan titip pesan tentang bagaimana pencegahan stunting,” jelas Yance.
Yang kedua, lanjut Yance, perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa sekaligus sebagai sasaran BKKBN. Karena stunting kondisi kekurangan energi kronis yang terjadi dalam waktu yang lama. Artinya tidak hanya terjadi saat ibu hamil tetapi ditarik kembali ke belakang pada saat mereka menjadi calon pengantin, ditarik kembali ke belakang pada saat mereka menjadi remaja putri.
