Yuven juga sangat menyayangkan pusat koordinasi yang dipikul oleh Ysekiel Loudoe, karena hingga saat ini belum pernah ada rapat evaluasi kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan. Tak heran banyak pertanyaan dari anggota DPRD Kota Kupang yang tidak dijawab secara pasti oleh Yeskiel Loudoe.
“Seharusnya fungsi koordinasi itu ada di Ketua DPRD. Namun hingga kini kita tidak pernah ada koordinasi yang dibangun antara ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi di DPRD Kota Kupang. Jadi kita mau harus bagaimana, sehingga memang ketua harus menyadari ini dan perlu evaluasi, jangan sampai dengan begini kita lagi yang disalahkan,” serunya.
Sementara anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Jemari Yoseph Dogon, menyayangkan sikap Yeskiel Loudoe yang melimpahkan kesalahan kepada anggota DPRD seakan-akan sidang tidak dilakukan karena kesalahan anggota DPRD.
“Kami siap bersidang. Dan apakah ini menjadi kesalahan kami terhadap masyarakat jika kami tidak menginginkan Pak Ketua memimpin sidang? Sebagai anggota DPRD Kota Kupang, kami sangat memahami aturan yang berlaku. Kami sangat siap bersidang dengan syarat bahwa bukan Pak Ketua yang memimpin sidang. Kami sudah tidak memiliki kepercayaan kepada ketua. Jadi tidak mungkin kami mau dia yang pimpin sidang,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang ini.
Dogon mengatakan, mereka yang meneken mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Kupang tidak pernah merugikan masyarakat. Wajar saja, kata Dogon, kalau lembaga Dewan perlu melakukan pembenahan secara internal, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan terarah.
