KUPANG kabarntt.id—Selama dua hari tenaga Kesehatan (nakes) di Kota Kupang menggelar aksi mogok dan demo. Hari pertama, Selasa (1/11/2022), mereka menggelar demo dan membakar lilin di Kantor Dinas Kesehatan Kota Kupang. Hari kedua, Rabu (2/11/2022), mereka kembali menggelar demo di Kantor DPRD Kota Kupang.
Pemicu aksi demo mereka adalah pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai (TPP) mereka dari Rp 1.350.000 menjadi Rp 600.000.
Merespon aksi demo itu, anggota DPRD Kota Kupang pun angkat bicara. Tellendmark J. Daud, anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Golkar sangat menyayangkan kebijakan yang sangat menyalahi aturan yang ada sehingga berakibat pada rasionalisasi anggaran daerah.
“Dalam perjalanan ada kebijakan-kebijakan yang menyalahi aturan yang kemudian kita harus merasionalisasikan kemampuan daerah yang ada untuk menutupi semua kegiatan dari kebijakan yang menyalahi aturan itu, termasuk juga TPP nakes. Itu yang terjadi kalau ada kebijakan yang melanggar aturan yang ada,” tegas Tellend.
Menurut mantan Ketua DPRD Kota Kupang ini, pertemuan para nakes dan wakil rakyat sangat bermartabat. “Di mana Pak Penjabat mau membuka semua carut-marut terkait dengan TPP. Karena menurut saya, fungsi kita di sini bagaimana menampung sekaligus memperjuangkan aspirasi dari teman-teman nakes, tapi Pak Penjabat sudah membuka ruang untuk bagaimana kita mengurai benang kusut ini. Maka saya sangat sepakat dengan itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Kupang George Hadjoh, sudah memaparkan secara jelas bahwa segala sesuatu yang diputuskan di Kota Kupang harus dengan aturan yang ada, tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar akan berdampak besar pada keputusan tersebut.
