Menurut dia, menjadi tuntutan ke depan adalah kalau bisa semua partai koalisi meskipun agak repot melepaskan ego politik, tetapi mesti ada pertemuan bersama semacam rapat untuk mendiskusikan.
“Jika kondisisnya seperti ini, etika politiknya seperti apa, ini yang paling riil. Memang problem terbesar di Ende adalah saling klaim antara partai yang menyatakan bahwa satu paling berhak, dan lain juga paling berhak. Mari kita lihat, kalau dari perspektif regulasi atau terutama dari aspek etika, maka kita yang lain harus tunduk pada etika politik yang dibangun bersama,” katanya.
Ia mengkhawatirkan, jangan sampai kemudian semua partai koalisi menaifkan regulasi dan etika politik itu lalu kemudian berimpilikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik.
“Saran saya, harus ada lobi penting antara pimpinan partai koalisi di Ende untuk mendiskusikan kembali, untuk sekadar memikirkan kembali, jika situasi seperti ini etikanya bagaimana? Dan ini yang paling penting karena tanpa duduk bersama sambil membangun komunikasi maka sulit akan didapatkan kesepakatan,” sebutnya menyarankan.
Sebelumnya, Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, Dr. Inche Sayuna, mengatakan, jika mengingat kembali sejarah koalisi yang mengusung paket Marcel – Djafar pada Pilkada Ende, maka semua partai koalisi tahu bahwa Alm. Marcel Petu adalah Ketua DPD II Partai Golkar Ende.
“Sehingga dari aspek etika politik, kursi wakil bupati seyogyanya diserahkan kepada Partai Golkar,” sebut Wakil Ketua DPRD NTT ini. (den/llt)
