“Kerja sama antara OPD, Inspektorat, dan BPK RI sangat penting agar setiap temuan dan rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu. Ini bukan hanya tentang kepatuhan administrasi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus selalu mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
Ia menekankan bahwa setiap laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan standar akuntansi dan menjadi bagian dari sistem pengendalian internal yang baik.
“Tujuan utama pemeriksaan BPK bukan hanya menemukan kesalahan, tetapi lebih kepada perbaikan sistem tata kelola keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat semakin profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran,” jelas Slamet Riyadi.
Dalam laporannya, Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Kupang, Henry Sede, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa Rakorwasda ini akan berlangsung selama dua hari, 3-4 Februari 2025, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas komunikasi antara OPD dan Inspektorat terkait tindak lanjut temuan BPK, mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi rekomendasi hasil pemeriksaan serta menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut yang lebih konkret dan sistematis.
Adapun materi yang dibahas mencakup permasalahan utama yang menghambat proses tindak lanjut, capaian progres tindak lanjut Pemkot Kupang, strategi percepatan penyelesaian rekomendasi, serta evaluasi dan pendampingan OPD dalam implementasi rekomendasi BPK.
