“Saya selalu bilang bahwa ketika ada tanggung jawab yang diberikan lebih kepada PT. Flobamor, ya dari segi sumber dayanya, pendanaannya harus disiapkan dengan baik. Otomatis kita memerlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih untuk mengelola managemen yang model seperti ini, karena ini tidak main-main. Karena itu kita harus berbenah dulu. Saya tidak sedang berbicara bahwa PT. Flobamor mampu atau tidak, tapi kembali pada kemampuan PT. Flobamor itu sendiri,” jelas Ketua DPD PDIP NTT ini.
Emi Nomleni juga mengingatkan jika NTT diberikan kepercayaan untuk mengelola TNK, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat dan juga masyarakat.
“Dengan begitu kita bisa meminimalisir dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Sebenarnya tujuan kita baik, tetapi ketika itu tidak tersosialisasikan dengan baik atau tidak tersampaikan dengan baik, itu bisa menimbulkan banyak hal. Soal ada yang berbeda pasti adalah, tapi memang komunikasi paling penting saat ini,” katanya.
“Kerjanya juga harus profesional, tidak ada monopoli-monopoli lain. Kalau memang harus dikelola oleh daerah, ya kita harus mendapatkan keuntungan yang besar, bukan hanya kita memindahkan saja gitu lho dan kita harus fair. Jadi semua yang bekerja harus mendapatkan imbalan dan harus rata. Dan masyarakat menjadi tolok ukur kita, dampaknya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya. (np)
